Politik

Kapolres Karangasem Diganti Pasca Pilkada, Ini Tanggapan Pihak MasDipa dan SMS

Rabu, 06 Januari 2016 | 21:45 WITA

beritabali.com/file

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, KARANGASEM.
Pencopotan Kapolres Karangasem AKBP Adhi Mulyawarman memunculkan beragam spekulasi yang mengkaitkan hal itu dengan dugaan  keberpihakannya pada salah satu kandidat saat Pilkada 9 Desember 2015.

Pilihan Redaksi

 
Ketua DPD Partai Demokrat Made Mudarta yang mendukung MasDipa dalam Pilkada Karangasem membantah jika pencopotan Kapolres Karangasem tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada di "Bumi Lahar" itu.
 
Sekretaris Koalisi Bali Mandara (KBM) melihat aparat kepolisian dalam mengawal Pilkada Karangasem kerjanya bagus dan profesional. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak ada kepentingan apa sehingga tak satupun oknum kepolisian Polres Karangasem yang berpihak salah satu kandidat.
 
Mudarta menilai mutasi di kepolisian sebagai hal yang lumrah. Mudarta sekali lagi menegaskan jika sangat tidak benar Kapolres Karangasem dicopot karena memihak MasDipa. Mereka yang sukses atau berhasil tentu mendapat promosi dari atasannya, begitu juga sebaliknya.
 
"Mutasi Kapolres Karangase itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan terhadap MasDipa. Jadi, itu normal saja, seluruh Pilkada di Bali, lancar semua, tak satupun ada yang memihak, semua bekerja dengan baik," tegas Mudarta, Rabu (6/1/2016).
 
Pihak kepolisian, kata Mudarta adalah orang-orang yang cerdas dan tidak mungkin memihak. Apalagi digiring dan dipengaruhi oleh salah satu kandidat dalam Pilkada. Institusi kepolisian merupakan organisasi yang cukup bagus. Tentunya, siapapun jejak di organisasi kepolisian bisa diketahui. Kalaupun ada salah satu kandidat yang intervensi, ia menilai hal itu pendidikan politik yang tidak baik.
 
"Kami melihat tidak ada aparatur yang memihak, polisi sudah cukup cerdas, tidak akan mau dipengaruhi. Yang tidak bisa dipengaruhi adalah kelompok menengah keatas dan polisi termasuk kelompok menengah keatas," jelasnya.
 
Tidak hanya itu, lanjut Mudarta, institusi Polri sebagai alat negara yang dikenal independen dan punya mekanisme sendiri dalam mengambil kebijakan. Untuk itu, masyarakat luas diminta mempercayakan kepada institusi Polri agar bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai melakukan intrervensi dengan berbagai macam cara.
 
"Polisi sebagai alat negara, penegak hukum akan bekerja independen, mereka punya mekanisme sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," tandasnya. 
 
Secara terpisah, Ketua Tim Wayan Sudirta-Made Sumiati (SMS) Wayan Sutena, didampingi pengurus lainnya, Putu Wirata Dwikora mengaku, sehari setelah Pilkada ada petugas Propam Polda Bali berkunjung ke Posko SMS di Desa Pidpid, Karangasem.
 
Kedatangannya, untuk meminta informasi pilkada, khususnya peran dan independensi Polri. Bahkan, berbagai informasi menyangkut Kapolres Karangasem juga digali dan dikorek untuk disampaikan ke petugas Propam Polda yang diminta melakukan investigasi. 
 
"Termasuk sikap-sikap yang diduga tidak netral dan cenderung menguntungkan kandidat tertentu," kata Sutena.
 
Ditanya apakah pencopotan AKBP Adhi Mulyawarman terkait kehadiran Propam Polda Bali ke Posko Tim dan Relawan SMS, Sutena enggan berkomentar lebih jauh.
 
"Itu yang mengetahui kan pejabat di atasnya, bukan kami. Kami hanyalah menyampaikan informasi dari masyarakat Karangasem, dan menyerahkan ke atasannya untuk mengambil tindakan," imbuh Putu Wirata.
 
Di pihak lain, pihaknya siap mendukung Kapolres yang baru, agar tetap menegakkan hukum, karena itulah amanat undang-undang tentang Kepolisian. 
 
"Kalau profesional dan menegakkan hukum, kami pasti dukung. Tapi, kalau sebaliknya, pasti kami kritisi dan bila aspirasi rakyat yang mendambakan hukum ditegakkan tidak dihiraukan, kami bisa sampaikan ke pejabat yang lebih atas lagi," tutup Sutena.[bbn/dws]

Penulis : bbn/dws

Editor :


TAGS : Pilkada Karangasem



News Lainnya :


Berita Lainnya

Trending News

Berita Bali TV