Sekda Indra Ingatkan Tidak Ada Produk Hukum yang Rugikan Masyarakat - Beritabali.com

HOME / NEWS / INFORMASI

Sekda Indra Ingatkan Tidak Ada Produk Hukum yang Rugikan Masyarakat

Kamis, 03 Mei 2018 | 15:35 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Beritabali.com.Denpasar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan jajaran birokrasi yang bertugas di bidang penyusunan produk hukum agar jangan meloloskan peraturan yang merugikan masyarakat. Selain itu, ia tak menginginkan regulasi panjang yang dapat menghambat iklim investasi. 

Pilihan Redaksi

  • Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diharapkan Mampu Ciptakan Inovasi
  • Pro Bali Ambassador Tekankan Jiwa Sosial Para Pemenang
  • Tim Provinsi Menilai Dokter dan Perawat Teladan Puskesmas II Dentim
  •  
    Harapan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi/Konsultasi Pembangunan Hukum dan HAM Provinsi Bali Tahun 2018 di Ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur, Kamis (3/5).
     
    Lebih jauh Sekda Dewa Indra menjelaskan tentang dinamika yang berkembang dewasa ini. Masyarakat yang makin kritis menuntut jajaran pemerintah agar lebih terbuka. Katanya, pemerintah tak boleh lagi tertutup dalam menyusun sebuah kebijakan, khususnya produk hukum seperti Perda, Pergub atau Peraturan Bupati/Walikota. 
     
    “Setiap kebijakan harus melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan mereka,” ujarnya. 
     
    Karena itu, Insitusi Hukum dan HAM yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota punya kedudukan dan peran yang sangat penting. Institusi ini harus kuat. Jika tidak, dia khawatir akan berpotensi meloloskan produk hukum yang menuai protes masyarakat. 
     
    Bertolak dari hal itu, dia mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang menghadirkan Institusi Hukum dan HAM Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD ini.
     
    Pada bagian lain, Dewa Indra menyinggung pula norma dan kaedah yang harus dipedomani dalam penyusunan produk hukum. Kaidah itu diantaranya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, regulasi yang dib

    Pilihan Redaksi

  • BPR Lestari Sabet Best Brand Digital Award dari Infobank
  • Polisi Usut Ijin Cafe Delona, Koordinasi dengan Pemkot Denpasar
  • Polisi Mengepung Maling Toko Setelah Sembunyi di Dalam Toilet
  • uat harus dalam konteks kepentingan negara dan memperlancar arus investasi. 
     
    “Seperti arahan Bapak Presiden, kita jangan mengeluarkan regulasi yang memperpanjang prosedur sehingga dapat menghambat investasi,” imbuhnya. 
     
    Terkait dengan itu, dia mengajak jajaran yang duduk di Institusi Hukum dan HAM  meninjau kembali produk hukum yang tengah berjalan. Kaedah lainnya, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tak boleh berpihak pada kepentingan pragmatis atau politisi yang tengah berkuasa. 
     
    “Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah juga tak boleh bermotif keuntungan finansial,” tambahnya.
     
    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai produk hukum pusat yang berlaku di daerah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. (bbn/rlsprmprov/rob)

    Penulis : bbn/humasprovinsibali

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Konsultasi Pembangunan Hukum Dan HAM Pemprov Bali


    Info Iklan

    Ingin produk atau jasa Anda muncul di setiap akhir berita? hubungi DIVISI BISNIS Beritabali.com



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV