Informasi

Penekanan Kewenangan Pemerintah Desa Agar Tidak Tumpang Tindih Pemerintah Kota

Kamis, 15 November 2018 | 16:40 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Beritabali.com,Denpasar. Menghindari tumpang tindih kegiatan di pemerintahan desa akibat adanya kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga harus dilaksanakan pemerintahan desa maka diperlukan penekanan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dapat menimbulkan kegiatan yang sama antara pemerintah  daerah melalui OPD. 

Pilihan Redaksi

  • Gubernur Koster Rencana Terbitkan Perda Kewenangan Desa Adat Kelola PAUD
  • DPRD Bali Siapkan Revisi Perda Desa Adat, Pungutan Sah Asal Dilegalkan Bupati Walikota
  • Melihat Pesona Desa di Atas Awan Wae Rebo di Flores
  •  
    Hal ini terungkap saat pelaksanaan FGD yang berlangsung sehari diikuti seluruh Kepala desa/lurah se-Kota Denpasar yang dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kamis (15/11) Hotel Inna Bali Beach Sanur. Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menyatakan hal ini sangat penting mengingat saat ini desa menerima kucuran dana yang sangat besar baik dari dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dan pendapatan sah lainnya.
     
    Lebih lanjut Rai Mantra menyampaikan pelaksanaan FGD merupakan pelimpahan kewenangan OPD meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Serta lain yang ditugaskan pemerintah provinsi, daerah kabupaten/kota sesuai kententuan peraturan perundang-undangan. 
     
    Disamping itu FGD ini sangat penting untuk dilakukan  Sehingga saat ini desa bukan lagi sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek pembangunan yang lebih dikenal dengan desa membangun. 
     
    Melalui FGD yan

    Pilihan Redaksi

  • Kericuhan di Dwijendra, Siswa Emosi Menolak Petinggi Baru Yayasan Tilep Dana SPP
  • Gempa 5,3 SR di Klungkung Tidak Pengaruhi Aktivitas Gunung Agung
  • Kebutuhan Coklat di Bali Sebagai Bahan Baku Tinggi
  • g dilaksanakan sehingga dapat mengumpulkan informasi secara terarah dan sistematis sehingga permasalahannya lebih spesifik. Dengan demikian menurut Rai Mantra hasil pertemuan FGD menjadi bahan bagi penyusunan Peraturan Walikota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal.
     
    Sementara Ketua Panitia penyelenggara Kabid Penataan Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Made Sumarsana menyampaikan pelaksanaan FGD untuk menggali dan memproleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. 
     
    Melalui FGD yang dilaksanakan fokus masalah dan topik yang di bahas lebih jelas dan terarah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pembanunan. Materi yang diberikan dalam FGD ini kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakan penataan kewenangan desa secara umum yang menghadirkan nara sumber Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi S. Udail.(bbn/rlsdps/rob)

    Penulis : bbn/humasdenpasar

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Kewenangan Pemerintah Desa FGD Pemkot



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV