Informasi

Sekda Dewa Indra Usulkan Revisi UU No 64 Tahun 1958

Jumat, 11 Januari 2019 | 07:34 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap agar UU No 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur agar dapat direvisi mengingat UU tersebut tidak mengatur banyak hal,  hanya mengatur  terkait pembentukan wilayah, disamping itu dinamika serta kondisi Bali sudah banyak mengalami perubahan sehingga perlu untuk disesuaikan. 

Pilihan Redaksi

  • Pergub 99 Tahun 2018 Wajibkan Toko Swalayan, Hotel dan Restoran Serap Produk Lokal
  • Pemprov Bali Terbitkan Pergub Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal
  • Koster Dorong Percepatan Pengesahan RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat
  •  
    “Dokumen-dokumen sedang kami persiapkan dan draft usulan sedang dikerjakan dan mendekati final, setelah itu akan segera disampaikan ke DPR RI agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut,“ ungkapnya saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Lesgislatif DPR RI di Ruang Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (10/1). 
     
    Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Baleg DPR RI ke Provinsi Bali dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan UU Tahun 2015-2019 serta menyerap aspirasi dan saran  guna memperkaya bahan pembahasan nantinya.  
     

    Pilihan Redaksi

  • Denpasar Satu-satunya Kota di Indonesia Masuk 10 Kota Tersehat di Dunia
  • Pria Asal Jember Mencuri Karena Ingin Miliki Alat Catok Rambut dan "Hairdryer" Salon
  • Warga Pengambengan Jembrana Geger Penemuan Mayat di Depan Warung
  • Menanggapi hal tersebut, Ketua tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Drs. Sudiro Asno,Ak menyampaikan pihaknya menilai positif usulan tersebut dan akan segera mempelajari ketika usulan tersebut masuk ke DPR RI. Pada tahun 2019, DPR RI  telah menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 sebanyak 55 RUU dimana 12 RUU usulan baru dan 43 RUU usulan lama. 
     
    Disamping itu, DPR juga menetapkan perubahan atas Prolegnas jangka menengah (2015-2019) sebanyak 5 RUU. "Dengan kunker ini kami harapkan akan terjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder serta menyerap aspirasi. Dengan demikian undang-undang akan berkualitas, responsif dan sesuai kebutuhan hukum di masyarakat, " tuturnya. 
     
    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 12 anggota Baleg DPR RI, Forkopimda Bali, Kanwil Hukum dan HAM Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, perwakilan Polda Bali, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan civitas akademika ini juga diisi dengan sesi diskusi dan diakhiri dengan foto bersama. (bbn/humasbali/rob)

    Penulis : bbn/humasprovinsibali

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Badan Legislasi Sekda Provinsi Bali Revisi UU



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV