News

Beri Peringatan, Gubernur Koster Ajak 3 Ormas Ikut Jaga Keamanan dan Kedamaian Bali

Selasa, 15 Januari 2019 | 21:05 WITA

beritabali.com/humas bali

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Gubernur Bali Wayan Koster memberi peringatan kepada tiga ormas yakni Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali, DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu. Gubernur Koster mengajak 3 ormas besar di Bali yakni Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu untuk bersama-sama ikut menjaga keamanan Bali.

Pilihan Redaksi

 
Hal ini disampaikan Gubernur Koster di Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/1) sore. Surat peringatan ini merespon surat Kapolda Bali Nomor: R/846/IV/2017/Bidkum, tanggal 21 April 2017 yang merekomendasikan agar terhadap Ormas yang melakukan tindak pidana dan organized crime yang telah meresahkan masyarakat dilakukan: Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan status badan hukum; Penghentian sementara kegiatan; Pembubaran Ormas.
 
Menyikapi surat Kapolda tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memberi jawaban dengan mengirim surat kepada Kapolda Bali yang isinya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Bali yang telah melakukan tindakan penegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap segala bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut sangat sejalan dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yaitu menjaga ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keharmonisan tata kehidupan masyarakat Bali. Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti Rekomendasi Kapolda Bali sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
 
Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kebijakan Kapolda Bali dalam melakukan tindakan penegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap segala bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat. 
 
"Oleh karena itu Kami mengharapkan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten serta bekerjasama secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi Bali,"ujar Koster, dalam rilis yang disampaikan kepada media.
 
Gubernur Bali memberi surat peringatan kepada tiga Ormas yaitu: Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali, DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu sesuai dengan kewenangan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan  Surat Kapolda Bali Nomor: R/846/IV/2017/Bidkum, tanggal 21 April 2017 perihal Rekomendasi terhadap ormas-ormas yang melakukan tindak pidana dan organized crime yang meresahkan masyarakat.
 
Surat Polda Bali, pada intinya menyampaikan bahwa dari 108 Organisasi Kemasyarakatan di Bali, terdata adanya oknum Organisasi Kemasyarakatan dari 3(tiga) Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan perbuatan pidana dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 tercatat 11 (sebelas) kali kejadian, pada tahun 2016 tercatat 12(dua belas) kali kejadian dan tahun 2017 tercatat 3(tiga) kali kejadian yang meresahkan masyarakat.
 
Polda Bali merekomendasikan agar terhadap Ormas yang melakukan tindak pidana dan organized crime yang telah meresahkan masyarakat dilakukan: Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan status badan hukum; Penghentian sementara kegiatan; Pembubaran Ormas.
 
Dengan memperhatikan dasar hukum dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menjadi Undang-Undang, maka Gubernur Bali memperingatkan bahwa selama kurun waktu sisa masa berlakunya SKT tersebut Ormas dilarang keras melakukan: pembunuhan; penganiayaan; pengerusakan; pengancaman; pemerasan; premanisme; penyalahgunaan narkoba; kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum; dan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban atau merusak fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya. 
 
Dalam hal Ormas melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Ormas dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terhadap oknum anggota Ormas melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Untuk memastikan komitmen, tanggung jawab, serta keseriusan secara sakala dan niskala dalam mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka seluruh jajaran pengurus dan anggota Ormas wajib:  membuat Pernyataan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas; dan  melakukan upasaksi secara niskala.
 
Untuk menunjukkan kepada masyarakat Bali, 3 (tiga) Ormas bersepakat akan melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam waktu dekat berupa Deklarasi menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian masyarakat Bali sekaligus untuk menciptakan suasana yang kondusif menghadapi Pemilu Serentak 2019.[bbn/humas bali/psk]

Penulis : Putra Setiawan

Editor :


TAGS : Ormas Bali



News Lainnya :


Berita Lainnya

Trending News

Berita Bali TV