News

Pemprov Bali Segera Bentuk Perangkat Daerah Khusus Tangani Urusan Desa Adat

Selasa, 04 Juni 2019 | 16:40 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, GIANYAR.
Perda Desa Adat Nomor 4 Tahun 2019, yang terdiri dari 18 Bab dan 104 Pasal, tersebut menurut Gubernur Koster adalah pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pilihan Redaksi

  • Lewat Perda, Desa Adat Diakui Secara Resmi dan Punya Kedudukan Hukum yang Jelas
  • Koster Akan Tanda Tangani Prasasti Perda Desa Adat di Samuhan Tiga
  • Gubenur Koster Tekankan Perda Desa Adat Jadi Regulasi yang Digarap Serius
  •  
    “Konsep dasarnya tidak boleh menyimpang dari kearifan lokal. Harus tegak lurus fundamentalnya dengan kearifan lokal,” tegasnya.
     
    Dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 11 disebutkan Pemerintah Provinsi Bali akan segera membentuk perangkat daerah yang secara khusus akan menangani urusan Desa Adat.
     
    Perda bersejarah ini memuat sejumlah ketentuan baru dan progresif. Secara substansi, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini tidak mengacu pada UU 6/2014 tentang Desa, melainkan mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (4), yang menyatakan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
     
    Karena itu pengertian Desa Adat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini secara khusus, berbeda dengan pengertian Desa Adat dalam UU 6/2014 tentang Desa. Karena mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Desa Adat dalam Perda ini memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
     
    Melalui Perda ini pula untuk pertama kalinya Desa Adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subyek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas. Selain itu, Perda ini menetapkan bahwa Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali. (Pasal 4) Dasar pertimbangannya adalah realitas Desa Adat sebagai satu kesatuan kosmologis alam Bali yang secara sosio-religius terikat pada kahyangan jagat terutama Pura Agung Besakih sebagai Purusa, Pura Batur sebagai Pradana. 
     
    Selain itu, beberapa wilayah Desa Adat  berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota. Adat Bali harus dikelola dalam satu kesatuan wilayah Bali, tidak bisa dikelola secara parsial per wilayah Kabupaten/Kota, sehingga Adat Bali menjadi satu-kesatuan identitas yang kuat bagi masyarakat Bali.
     
    Perda juga memuat pengaturan yang jelas mengenai kategori Krama beserta swadharma (kewajib

    Pilihan Redaksi

  • Disusun Sejak 2014, Koster: Dalam Doa Minta Bimbingan Ida Bhatara Mpu Kuturan
  • Istri, Bayinya Hingga Tetangga Kos Jadi Korban Amukan Suami yang Bawa Pedang
  • Pedagang Air Isi Ulang Simpan Sabu di Tas Pinggang Dilingkarkan di Galon Air
  • an) dan swadikara (hak) masing-masing, yang terdiri atas: (Pasal 8) Krama Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu hyang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat; Krama tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan Tamiu, yaitu orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
     
    “Di Bali itu kewajiban yang dilaksanakan terlebih dahulu baru minta hak. Kalau minta hak dulu pasti akan ribut, makanya di Bali kan Karma Phala, melakukan karma lebih dulu baru kemudian minta pahala,” ujar Koster.
     
    Diatur pula penegasan dan perluasan tugas serta wewenang Desa Adat termasuk kewenangan lokal bersakala Desa Adat. (Pasal 21-25). Perda juga menegaskan bahwa perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan. (bbn/rls/rob)

    Penulis : Rilis Pers

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Perda Desa Adat Koster



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV