News

Sistem Zonasi PPDB Jangan Sampai "Hancurkan" Semangat Belajar Anak

Selasa, 02 Juli 2019 | 09:46 WITA

beritabali.com/ilustrasi/net

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan di dunia pendidikan. Namun sistem zonasi PPDB yang kini diterapkan pemerintah banyak dikeluhkan para orang tua siswa.

Pilihan Redaksi

  • Telkom Cabang Denpasar Akui Ada Gangguan Teknis Sistem PPDB SMP
  • Ortu Keluhkan PPDB SMP "Cacat", Walikota Keluarkan Diskresi
  • PPDB Zonasi, 2 SMP di Tabanan Kelebihan Pendaftar
  • Sekolah Swasta Minta Pelaksanaan PPDB Tidak Langgar Aturan
  •  
    Meski berusaha menerima kebijakan zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan warga, namun orang tua siswa berharap agar sistem ini dievaluasi agar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
     
    Keluhan dari orang tua siswa ini antara lain datang dari warga Denpasar bernama Indrawan. Ia saat ini sedang berusaha mencarikan SMP negeri untuk putrinya yang baru tamat sekolah dasar (SD).
     
    Meski nilai ujian nasional putrinya nilai rata-ratanya 9, dan nilai rapot sekolah juga rata-rata 9, namun itu tidak menjadi jaminan putrinya bisa diterima di SMP negeri yang sebenarnya berada tidak terlalu jauh dari rumahnya.
     
    "Saya sudah daftar ke SMP Negeri 3 dan juga ke SMP Negeri 8 Denpasar. Tapi dengan sistem zonasi seperti saat ini, saya merasa tipis harapan bisa diterima di sekolah negeri tersebut," ujarnya.
     
    Indrawan menambahkan, sistem zonasi yang berlaku saat ini, selain membuat orang tua galau, juga membuat anak atau siswa menjadi patah semangat, karena merasa perjuangan dan impian untuk masuk sekolah idamannya kemungkinan bisa kandas.
     
    "Contoh anak saya, dia mengeluh dan bertanya, buat apa dia belajar keras sampai ambil les kalau nilainya yang bagus akhirnya tidak bisa digunakan untuk mencari sekolah yang diinginkannya. Temannya yang juara olimpiade matematika juga tidak bisa masuk sekolah negeri karena zonasi. Semangat belajar anak saya jadi turun karena sistem zonasi ini," ujarnya.
     
    Kedepan, Indrawan berharap sistem zonasi dalam PPDB dibenahi dan dievaluasi agar ada rasa keadilan bagi semua pihak. Agar jangan sampai sistem zonasi PPDB yang tujuannya baik, malah "menghancurkan" semangat belajar anak-anak dan akhirnya mereka memilih tidak belajar karena merasa nilai tidak penting untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
     
    "Sistem zonasi okelah kita dukung untuk kebaikan bersama, tapi kedepan agar bisa dibenahi, misalnya zonasi yang dikombinasikan dengan nilai ujian nasional dan nilai rapor, itu mungkin baru "fair" (adil) dan bisa diterima semua pihak," ujarnya.
     
    Keluhan serupa juga disampaikan salah satu orang tua yang anaknya lulusan SMP 1 Denpasar dengan nilai ujian nasional (NUN)  tinggi, namun dinyatakan tidak bisa diterima di SMA Negeri terdekat yakni SMA 3 dan SMA 1. Bahkan teman anaknya yang peraih NUN tertinggi di salah satu SMP favorit di Denpasar, juga tidak bisa masuk satu SMA negeri pun di Denpasar karena sistem zonasi.
     
    Orang tua siswa yang minta namanya cukup ditulis inisial MS ini, mengaku kecewa karena kini  anak-anak berprestasi di bidang akademik susah mendapat sekolah negeri dan orang tuanya pusing dimana akan menyekolahkan anaknya.
     
    "Kedepan harus lebih adil dan transparan dalam sistem zonasi PPDB ini, tidak seperti saat ini, banyak sekali keluhan adanya ketidakadilan dan ketidaktransparanan dari para orang tua siswa. Kasihan anak-anak yang menjadi korban, ada yang merasa kecewa dan terpukul, karena nilainya bagus tapi tidak bisa masuk sekolah negeri yang diimpikan. Mau masuk ke sekolah swasta yang bagus juga masih ragu karena biaya yang cukup tinggi,"keluh pria asal wilayah Kesiman Kertalangu Denpasar Timur ini.
     
    Terkait keluhan para orang tua siswa ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Boy Jayawibawa menyatakan, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan di dunia pendidikan.
     
    "Nantinya tidak akan ada lagi sekolah favorit atau non favorit, sekolah unggulan atau non unggulan, atau kasta-kasta lainnya dalam dunia pendidikan. Tujuannya untuk pemerataan dunia pendidikan. Dengan sistem PPDB yang baru berbasis zonasi ini, para guru berkualitas dan berprestasi akan kita sebar secara merata. Nanti bisa kita lihat, apakah guru atau anaknya (siswanya) yang berkualitas. Setelah PPDB guru-guru berprestasi dan berkualitas akan disebar di seluruh Bali, ini intruksi Pak Mendikbud," ujarnya di Denpasar, belum lama ini.
     
    Dengan adanya sistem zonasi, kata Boy, anak yang kurang pintar akan diajak belajar bersama-sama oleh anak atau siswa yang lebih pintar. Jika yang sama-sama pintar berkumpul dalam satu sekolah, dikhawatirkan maka akan muncul sifat egois, harus lebih unggul dan pintar. Padahal bukan itu tujuan dari pendidikan. 
     
    "Dengan adanya pemerataan guru dan anak berprestasi ini, diharapkan akan mampu menularkannya ke anak yan

    Pilihan Redaksi

  • Sekolah Swasta Minta Pelaksanaan PPDB Tidak Langgar Aturan
  • Hasil PPDB Zonasi Jarak Terdekat Diumumkan, Disdikpora Denpasar Lanjut ke Verifikasi Faktual
  • Soal Zonasi PPDB, Akademisi Undiksha Usulkan Angka 50 Persen
  • Hari Kedua PPDB SMP di Denpasar, 5.965 Calon Siswa Telah Terdaftar
  • 2 Kali Penundaan PPDB Zonasi, Orang Tua Siswa: Seperti Sistem Buka Tutup Pelabuhan Saja
  • g lain, itu esensi dari sistem zonasi PPDB," ujarnya.
     
    Mengenai kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan PPDB seperti adanya siswa "titipan" ke pihak sekolah tertentu, Boy mengajak semua pihak untuk ikut serta mengawasinya. 
     
    "Soal (siswa) "titipan" ini, semua sudah ada sistemnya, nanti akan kelihatan muncul semua karena sudah dalam sistem (PPDB), kita tidak akan berani soal itu (siswa titipan), tidak akan ada sepert itu," tegasnya. 
     
    Boy berpesan kepada masyarakat yang mendapat informasi soal adanya penyimpangan dalam pelaksaan PPDB, agar melaporkannya pada Posko Informasi baik yang ada di sekolah sekolah maupun posko yang ada di Dinas Pendidikan.
     
    "Kita dengan pihak Ombudsman dan panitia PPDB juga sudah sepakat untuk mari sama-sama mengawasi PPDB ini. Kalau celah adanya siswa "titipan" itu kita tidak tahu, tapi kita akan konsentrasi melaksanakan item per item  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru), Pergub, dan juknis. Sudah ada semua (aturannya), kita konsentrasi ke itu semua, semuanya harus obyektif," tegasnya. [bbn/psk]

    Penulis : putu setiawan kondra

    Editor : Putra Setiawan


    TAGS : Ppdb Smp Sma Smk Bali



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV