Informasi

Tidak Ikut Aturan Menteri Soal PPDB, Tahun Depan Koster Terbitkan Pergub Tersendiri

Kamis, 11 Juli 2019 | 08:00 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Gubernur Bali Wayan Koster permintaan maafnya terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menurutnya tidak ideal.

Pilihan Redaksi

  • Pisah Sambut Kajati, Gubernur Koster Ajak Menjaga Bali
  • Sekolah Swasta di Bali Akan Peroleh Dana BOS di APBD Perubahan 2019
  • Kisruh PPDB Zonasi, Koster: Bikin Blunder dan Malu Saja
  •  
    “Tahun depan saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur tersendiri, tidak akan sepenuhnya mengikuti peraturan menteri,” kata mantan wakil rakyat yang membidangi pendidikan ini.  
     
    Ia menilai peraturan menteri telah menimbulkan masalah. Menurutnya tidak saja mengorbankan hak pelayanan kepada peserta didik tapi juga mengganggu sistem penyelenggaran pendidikan secara keseluruhan dalam konteks membangun mutu pendidikan. 
     
    “Saya baru melihat ada aturan yang rekrutmen siswanya hanya menggunakan zonasi tanpa mempertimbangkan nilai para siswa,” ujarnya sembari berharap agar hal serupa tak terulang kembali tahun depan.
     
    Ia juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi tentang Ranperda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung DPRD Bali, Rabu (10/7).
     
    Gubernur Koster menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persetujuan seluruh Fraksi DPRD berkenaan dengan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 
     
    “Segera kami tindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Gubern

    Pilihan Redaksi

  • Pemerataan Informasi Lewat Siaran TV, Pemprov Bali Akan Bangun Tower Bersama
  • Sensus Penduduk 2020 Memungkinkan Masyarakat 'Update' Data Sendiri
  • Fraksi PDIP Nilai Bupati Suwirta Belum Mampu Mengantarkan Masyarakatnya Sejahtera
  • ur sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya,” kata Gubernur asal Desa Sembiran ini.
     
    Terkait dengan Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Gubernur Koster menyampaikan jawaban secara gamblang terhadap pandangan semua Fraksi. Misalnya terhadap 20 rekomendasi pada LHP BPK, sebanyak 16 rekomendasi telah ditindaklanjuti sedangkan 4 buah rekomendasi masih dalam proses. 
     
    Selain itu berkenaan dengan Kawasan Hutan Lindung agar diwujudkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing kawasan, Gubernur mengaku sudah mendorong kabupaten/kota. “saya sepakat dan sudah berupaya mendorong kabupaten/kota untuk menyusun RDTR sebagai fungsi controlling dalam perencanaan ruang,” katanya. (bbn/humasbali/rob)

    Penulis : Humas Provinsi Bali

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Koster PPDB Aturan Pergub



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV