News

DPR Putuskan Pembahasan RUU KUHP Ditunda di Paripurna Terakhir

Senin, 30 September 2019 | 14:00 WITA

bbn/liputan6.com

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, .
Beritabali.com, Jakarta. Dalam rapat paripurna terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya secara resmi menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pada Senin (30/9/2019). 

Pilihan Redaksi

  • Berpotensi Rugikan Pariwisata Bali, Wagub Cok Ace Minta RKUHP Dikaji Kembali
  • BPPD Segera Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP Rugikan Pariwisata Bali
  • Media Asing Ekspos Larangan Seks Pranikah di Bali, Ini Komentar Pelaku Pariwisata
  • Ketua DPR dan pimpinan sidang Bambang Soesatyo atau Bamsoet membacakan beberapa RUU yang akan dilanjutkan atau carry over pada periode berikutnya. Ketentuan carry over ini seusai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundangan yang baru direvisi. Lima RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
    "Sebelum rapat paripurna ini telah diadakan rapat Bamus antarpimpinan DPR dan seluruh unsur pimpinan fraksi dan komisi terkait usulan penundaan atau carry over beberapa rancangan undang-undang yang akan kita selesaikan pada periode ini," ujar Bamsoet dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin seperti dikutip dari liputan6.com.
    Dalam rapat Bamus tersebut, kata Bamsoet, fraksi dan alat kelengkapan dewan memahami ada urgensi pengesahan RUU tersebut karena sudah melalui proses yang panjang. Namun, Bamsoet berkata, seluruh fraksi memahami situasi hingga RUU tersebut akhirnya ditunda.
    "Namun seluruh fraksi juga memahami situasi sehingga menyetujui RUU tersebut ditunda dan di-carry over pada masa persidangan pertama pada periode yang akan datang," kata dia.
    "Apakah dapat disetujui?" tanya Bamsoet.
    "Setuju," jawab anggota dewan yang hadir diikuti ketukan palu.
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengge

    Pilihan Redaksi

  • Hasil Penelitian: Catur Ampuh Bakar 6.000 Kalori
  • Mardjana: Kurangi Ketergantungan Daerah Lain, Optimalkan Potensi Daerah
  • Pemindahan Ibu Kota Perlu Pertimbangkan Kemampuan Ekonomi Aparatur Negara
  • lar rapat paripurna terakhir pada Senin (30/9/2019). Berbeda dengan sidang paripurna beberapa waktu terakhir, hari ini, cukup banyak anggota DPR yang datang.
    Ketua DPR dan pimpinan sidang Bambang Soesatyo mengatakan, rapat paripurna terakhir ditandatagani 307 anggota dewan dari total 506 anggota. Rapat paripurna dinyatakan kuorum, dan Bamsoet mengetok palu tanda dimulainya rapat paripurna.
    "Ditandatangani 307 dari 560 anggota dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
    Pengamatan Merdeka, anggota yang hadir memang terhitung tidak jauh dari jumlah yang hanya membubuhi tandatangan.
    Total anggota yang hadir pada 11.20 WIB di rapat paripurna terakhir, atau sesaat palu diketok, sekitar 249 termasuk lima orang pimpinan, Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Utut Adianto dan Agus Hermanto. (bbn/rls/rob)

    Penulis : Rilis Pers

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : RUU KUHP DPR Paripurna Terakhir Jakarta DPR RI



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV