Informasi

Berpotensi Rugikan Pariwisata Bali, Wagub Cok Ace Minta RKUHP Dikaji Kembali

Senin, 23 September 2019 | 21:00 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Rencana Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang beberapa pasal mengandung konten kontroversial membuat banyak turis asing, terutama dari negara-negara Eropa dan Australia, mulai berpikir ulang untuk berwisata ke Bali. 

Pilihan Redaksi

  • Sikapi RUU KUHP, Pemprov Bali Harapkan Wisatawan dan Pelaku Pariwisata Tetap tenang
  • BPPD Segera Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP Rugikan Pariwisata Bali
  • Media Asing Ekspos Larangan Seks Pranikah di Bali, Ini Komentar Pelaku Pariwisata
  •  
    Jika hal tersebut dibiarkan terus berlarut maka akan berdampak buruk dan tentunya akan berpotensi merugikan pariwisata Bali. Untuk itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta kepada DPR RI untuk melakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan pariwisata Bali. 
     
    Demikian disampaikan Wagub Cok Ace kepada awak media saat menggelar konferensi pers di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (23/09). 
     
    “Saya bersama PHRI akan mengajukan kajian-kajian kepada DPRD Provinsi Bali terkait pasal-pasal yang kontroversial terhadap pariwisata Bali, selanjutnya DPRD Provinsi Bali akan mengajukan kepada DPR RI untuk dilakukan pengkajian ulang,” tambah Cok Ace yang juga menjabat sebagai Ketua PHRI Bali tersebut. 
     
    Lebih lanjut, Wagub Cok Ace mengatakan bahwa terdapat pasal-pasal yang diungkap oleh media luar tanpa dilakukan penjelasan lebih lanjut oleh pasal atau ayat lain. Dimana hal tersebut menimbulkan persepsi negatif dari negara-negara sahabat. Misalnya saja pada pasal 417 terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.
     
    Tambahan pula pasal 419 yang melarang pasangan belum menikah, hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Denda tersebut bernilai sekitar Rp 50 juta. Sedangkan pada Ayat 2 menyebutkan tindak pidana yang dimunculkan tidak dituntut apabila tidak ada permohonan atau pengajuan dari pihak yang dirugikan. 
     
    “Pasal yang mengatur hal seperti sudah ada sejak dahulu tapi yang diungkap ke media luar hanya pasal 417 saja tidak dilanjutkan dengan penjelasan seperti pad

    Pilihan Redaksi

  • Gubernur Koster Berharap ICMI Jadi Jembatan Merawat Kebhinnekaan
  • Dubes Inggris Sambangi Pemkot Denpasar Jalin Kerjasama Pelatihan Bahasa
  • Jaksa Tuntut 2 WN Thailand Sembunyikan Sabu dalam Perut 18 Tahun Penjara
  • a Ayat 2, hal inilah perlu kita lakukan sosialisasi kepada negara-negara sahabat agar tidak terjadi salah persepsi,” ungkapnya. 
     
    Untuk itu, dengan adanya RKUHP ini dan imbasnya terhadap pariwisata Bali maka Wagub Cok Ace menghimbau  para wisatawan dan para pelaku pariwisata untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas kepariwisataan sebagaimana biasanya, mengingat RKUHP ini baru sebatas rancangan sehingga belum bisa diberlakukan. 
     
    Cok Ace berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan komponen terkait termasuk memantau kompetitor pariwisata Bali terkait p isu RKUHP ini. “Saat ini sudah ada beberapa negara yang memberikan warning kepada warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia termasuk Bali, dan hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang batal melakukan perjalanan ke Bali. Ini tidak akan kita biarkan berlarut-larut karena bagaimanapun juga Bali sangat bergantung terhadap iklim pariwisatanya,” pungkasnya. (bbn/humasdenpasar/rob)

    Penulis : Humas Provinsi Bali

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Wagub Cok Ace RKHUP Bali Eropa Australia



    News Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending News

    Berita Bali TV